Buku Bagus

No. 255
Judul : Presiden Prawiranegara
Penulis : Akmal Nasery Basral
Penerbit : Mizan Pustaka
Cetakan : I, Maret 2011
Tebal : 370 hlm

Setiap kali novel Presiden Prawiranegara ini saya letakkan di meja kerja umumnya teman-teman kantor yang melihatnya akan diam sejenak lalu bertanya. “Gak salah nih, emang kita pernah memiliki Presiden bernama Syafrudin Prawiranegara?, bukankah presiden kita hanya Soekarno, Soeharto, BJ Habibie dst..”

Tidak heran kalau setiap yang membaca judul novel ini umumnya akan memiliki pertanyaan yang serupa. Sejarah Indonesia memang mencatat kalau Syafrudin Prawiranegara pernah menjadi Presiden/Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) selama 207 hari ( 19 Desember 1948 – 13 Juli 1949). Namun karena ‘dosa’ Syafrudin dimana ia terlibat dalam PRRI dan juga merupakan salah satu penandatangan petisi 50 yang dimusuhi oleh rezim Soeharto maka nama dan jasa Syafruddin di seolah dikerdilkan sehingga terlupakan dalam ingatan masyarakat Indonesia.

Terdorong oleh kenyataan ini Akmal N Basral yang sukses menovelkan kehidupan KH Ahmad Dahlan “Sang Pencerah”, kini mencoba mengangkat kisah perjuangan Syafruddin Prawiranegara sebagai Presiden PDRI dalam bentuk novel sejarah dari sudut pandang tokoh fiktif Kamil Koto, mantan pencopet yang menjadi salah seorang pengikut Syafrudin yang bertugas sebagai juru pijat.

Di novel ini peristiwa berdirinya PDRI terdeskirpsian dengan detail. Dimulai dari kedatangan Bung Hatta pada November 1948 ke rumah Syafrudin Prawiranegara di Jogya yang menugaskan Syafruddin untuk berangkat ke Bukittinggi sesuai dengan kapasitasnya selaku Menteri Kemakmuran. Saat itu hanya Yogya, Bukittinggi, dan Aceh yang bukan merupakan bagian negara federal bentukan Van Mook. Jadi tiga tempat itulah yang merupakan benteng pertahanan Republik.

Ketika Syafruddin berada di Bukittingi, tepatnya pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda menyerang ibu kota Yogyakarta. Peristiwa itu dikenal dengan Agresi Militer II. Khawatir Bung Karno dan Bung Hatta tertangkap, pemerintah segera membuat rencana untuk membentuk Pemerintahan Darurat di Sumatera yang akan dipimpin oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara.

Dua buah kawat yang memberikan mandat kepada Syafruddin untuk membentuk pemerintahan darurat segera dibuat untuk dikirimkan, satu ditujukan kepada Mr. Syafrudin, dan satu lagi untuk Drs, Sudarsono selaku dubes RI di India dan Mr Alex Maramis selaku menteri Keuangan yang saat itu sedang bertugas di New Delhi. Sayangnya kedua kawat tersebut tak sempat terkirimkan karena Kantor Pos & telegram dan RRI stasiun Yoggya telah diduduki Belanda.

Apa yang dikhawatirkan terjadi, Bung Karno dan Bung Hatta ditawan Belanda sehingga pemerintahan lumpuh. Syafrudin di Bukittinggi melakukan tindakan cepat, karena rencana pembentukan Pemerintahan Darurat pernah dibicarakan di sidang kabinet, walau belum mendapat mandat dari Yogya ia beserta para pimpinan sipil dan militer yang berada di Bukitinggi segera membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang diketuai oleh dirinya.

Karena Bukittinggi terancam dikuasai oleh Belanda, maka PDRI sepakat untuk membumihanguskan kota itu sedangkan Syafruddin dan seluruh pimpinan PDRI mengungsi ke sebuah tempat terpencil di tengah rimba Sumatera. untuk menjalankan pemerintahan dengan melakukan koordinasi dengan daerah-derah lain lewat Radio AURI .

Sebagai sebuah novel sejarah, dibuku ini kita akan menemukan banyak sekali fakta-fakta sejarah beserta tokoh-tokoh sejarah nasional antara lain Bung Karno, Bung Hatta, Jenderal Sudirman, Hamengkubuwono IX, dan sebagainya. Karena ini adalah sebuah novel maka tentunya terdapat dramatisasi peristiwa-peristiwa sejarah yang membuat semua itu menjadi begitu hidup selayaknya kita membaca kisah-kisah fiktif murni.

Dengan dramatisasi yang baik, novel ini mendeskripsikan dengan menarik bagaimana tegangnya situasi di Yogya saat Belanda melakukan agresi militernya dan bagaimana situasi kota Bukittinggi sebelum dan setelah dibumihanguskan oleh tentara republik. Selain itu terungkap pula bagaimana suka duka perjalanan para petinggi PDRI ketika mengungsi menembus ke hutan belantara untuk menjalankan roda pemerintahan di sebuah kota kecil di tengah rimba Sumatera.

Sikap para tokoh-tokoh kemerdekaan ketika negara dalam keadaan terancam juga terceritakan dengan baik seperti bagaimana sikap Jenderal Sudriman yang walau dalam keadaan sakit tapi tetap memiliki semangat dalam membela kehormatan presiden Sukarno beserta negeri yang dicintainya. Atau bagaimana Syafrudin menolak sebutan Presiden ketika PDRI telah terbentuk, dengan kerendahan hatinya ia lebih suka dipanggil ketua PDRI karena baginya persatuan dan kesatuan negara lebih diutamakan dibanding sekedar gelar yang melekat pada dirinya.

Yang tak kalah menarik di novel ini adalah terungkapnya adu mulut antara Bung Karno dan Syahrir saat mereka berada dalam pengasingan di Parapat dimana dengan emosi Syahrir mengatakan "Dasar Goblok!"Dasar Pandir!" kepada Bung Karno hanya karena perbedaan pendapat.

Di novel ini kita juga akan melihat sosok Syafruddin dengan lebih manusiawi. Di novel ini akan terungkap bagaimana kehidupan Syafrudin yang sederhana, walau ia seorang menteri namun ia tak memperkaya dirinya bahkan ia masih harus berjuang untuk menghidupi kebutuhan rumah tangganya sampai-sampai istrinya harus berjualan sukun goreng ketika Syafruddin ditugaskan ke Sumatera.

Lewat tuturannya pada Kamil Koto kita juga akan membaca bagaimana sesungguhnya kehidupan masa kecil Syafruddin yang turut membentuk dirinya menjadi seperti sekarang ini. Di bab terakhir novel ini disinggung juga aktifitas Syafruddin di masa tuanya sebagai seorang pendakwah. Namun di masa tuanya ini ia termasuk tokoh yang dicurigai oleh pemerintah Orde Baru. Kotbahnya dihari Raya Idul Fitri dibatalkan karena laksusda menilai isi kotbahnya itu 'menggelisahkan masyarakat' . Di bagian ini juga dikutip berita dari majalah Tempo di tahun 1980 yang menurunkan berita digantinya Syafruddin selaku khatib di Pasar Rumput Jakarta lengkap dengan alasannya.

Walau secara umum novel ini dapat menggambarkan peran Syafuddin sebagai tokoh nasional yang terlupakan namun ada sebuah peristiwa yang menurut saya sebenarnya bisa digali lebih dalam lagi yaitu saat penyerahan kedaulatan dari PDRI ke pemerintahan RI yang dipimpin Sukarno Hatta.

Di novel ini peristiwa tersebut hanya diceritakan selewat saja. Mungkin akan lebih menarik jika penulis memasukkan bagian ini dengan lebih detail sehingga pembaca bisa membayangkan kira-kira seperti apa proses penyerahan kedaulatan ini dan bagaimana suasana pertemuan Syafruddin dengan Sukarno dan Hatta karena seperti yang terungkap dalam novel ini ada beberapa keputusan Sukarno-Hatta yang sebenarnya tidak disetujui oleh Syafruddin dan petinggi PDRI lainnya.

Terlepas dari hal diatas saya pribadi menilai kehadiran novel ini patut diapresiasi setinggi-tingginya karena mencoba mengangkat kembali nama Syafruddin Prawiranegara yang kini semakin terlupakan. Kolumnis, penulis dan aktivis politik Fadli Zon saat peluncuran novel ini beberapa waktu yang lalu bahwa peran Syafruddin Prawiranegara semasa menjadi Ketua PDRI sangat penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan meski tidak banyak yang mengingatnya. Dengan hadirnya novel ini maka novel ini seperti memvisualkan kembali babak sejarah bangsa yang terlupakan.

Tidak itu saja, karena novel ini mengandung banyak sekali fakta sejarah maka dengan membaca novel ini pembaca akan terbuka wawasannya mengenai apa yang terjadi sesungguhnya di masa-masa agresi militer II Belanda dan sejarah berdirinya PDRI . Bagi mereka yang malas membaca buku-buku teks sejarah maka novel ini bisa dijadikan alternatif terbaik untuk mengenal sejarah bangsanya melalui bacaan yang tentu saja lebih menarik dibanding buku-buku teks sejarah yang umumnya kaku dan miskin deskripsi peristiwa.

Akhir kata semoga melalui kehadiran novel ini nama Syafrudin Prawiranegara bisa kembali dikenang dan disejajarkan kembali perannya sebagai bapak bangsa yang pernah melanjutkan kemudi kapal besar Indonesia yang sedang oleng dan nyaris karam. Sebuah perjuangan yang luar biasa beresiko dari seorang yang sederhana dan rendah hati dalam memastikan keberlangsungan Indonesia sebagai bangsa yang bedaulat di atas wilayahnya sendiri.

@htanzil